Upaya Pencegahan Korupsi, Kejari Bagikan Brosur Pengaduan

0
284

election.id. Dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Bengkulu sebarkan Brosur Pengaduan di Simpang Lima Ratu Samban. Jumat,  22 Februari 2019.

Dengan maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, pihak Kejari membuat terobosan baru dalam Pelayanan Publik untuk area pengaduan yaitu dengan turun langsung memberikan brosur pengaduan kemasyarakat.

Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Oktalian Darmawan SH.,MH menyampaikan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bengkulu bertujuan ingin berperan aktif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi yang marak terjadi di Kota Bengkulu.

“Tujuan pembagian brosur ini, kami Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam hal ini ingin berperan aktif dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang ada dikota Bengkulu,” kata Oktalian Darmawan

Dengan adanya brosur ini, berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam pelayanan pengaduan apabila melihat, mendengar atau mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi dilingkungan sekitar atau pun instansi dan lembaganya, karena peran aktif masyarakat sangat penting dalam membantu pihak Kejari memberantas tindak pidana korupsi.

“Dengan adanya brosur ini bisa menimbulkan gairah pada masyarakat untuk berperan aktif, jadi bukan hanya dari aparat penegak Hukum saja tapi Kita mengharapkan peran serta masyarakat juga,” Ujar Oktalian.

Dalam brosur tersebut, Oktalian juga menyebutkan terdapat nomor telepon, sms dan WA yang bisa dihubungi untuk mempermudah pihak masyarakat melakukan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Oktalian juga menjelaskan untuk teknis pengaduan yang diterima lewat telpon, sms ataupun WA nantinya diharapkan merupakan laporan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dengan laporan yang berkualitas tersebut pihak kejaksaan bisa untuk langsung memproses dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat Bengkulu.

Oktalian juga menambahkan terkait dalam bentuk penghargaan kepada masyarakat seperti Premi dari hasil pengaduan, pihak Kejari akan melihat terlebih aturan yang berlaku. Walaupun premi tersebut sudah diterapkan di beberapa lembaga seperti KPK.

“Untuk Premi yang sudah berlaku itu seperti di KPK, jika di Kejari kita akan lihat dulu aturannya, jika memang ada kenapa tidak,” oungkas Oktalian.

Diketahui sebagaimana PP No 43 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pada Pasal 13 BAB 3 ayat (1) yang berbunyi : Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. (Calon Reporter 002)

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here