TELAAH HUKUM TERHADAP PASAL 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

0
5446
Dr. Elektison Somi, SH.,M.Hun
  1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan dalam bentuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehendak ideal tersebut tentu harus direspon positif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian menjadi amanat yang wajib ditindaklanjuti oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun demikian, disisi lain juga perlu untuk diberikan upaya perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut. Jaminan perlindungan ini menjadi kebutuhan bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan tentu menjadi kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangan dari Aparatur Sipil Negara tersebut, namun demikian dalam tataran praktis tentu saja, kehendak ideal tersebut tidak serta merta mampu direalisasi secara keseluruhan yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal dari Aparatur Sipil Negara tersebut, yang kemudian memberikan konsekuensi bahwa masih terjadi aktivitas penyelenggaraan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian akan memberikan konsekuensi pertanggung jawaban hukum terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut.  Sebagai bagian dari tindakan pemerintahan, maka pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara tersebut idealnya dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum secara hukum administrasi. Namun demikian, disisi yang lain, pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemerintahan tersebut juga dimungkinkan dilakukan secara hukum pidana yang kemudian diterapkanlah sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan tersebut.

Penerapan kedua pertanggungjawaban tersebut secara keseluruhan dimungkinkan menimbulkan kerugian bagi Aparatur Sipil Negara maupun lembaga pemerintahan yang menaungi Aparatur Sipil Negara tersebut. Penyeragaman terhadap penerapan pertangungjawaban pidana dan pertanggungjawaban hukum administrasi tersebut tanpa memberikan pengecualian kekhususan tertentu sedangkan disisi lain, bentuk perbuatan atau pertanggungjawaban yang dilakukan dalam setiap peristiwa kongrit tentu mengalami perbedaan. Ketika peristiwa kongrit tersebut mengalami perbedaan, menjadi ketidakadilan apabila penerapan sanksi hukum administrasi diterapkan dengan pertanggungjawaban hukum yang sama, yaitu apabila mensadarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d, diberikan penjatuhan sanksi administrasi berbentuk “diberhentikan tidak dengan hormat”. Penyeragaman secara keseluruhan yang demikian ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi, bagaimana halnya dalam penjatuhan sanksi pidana yang memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran sanksi yang dijatuhkan dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam fakta persidangan dan alat bukti yang ada, serta didasarkan atas motif dari pelaku tindak pidana tersebut, yang kemudian akan berakibat terjadinya perbedaan besaran penjatuhan sanksi antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku lainnya, meskipun dimungkinkan dalam tindak pidana yang sama. Oleh karenanya, adanya penyeragaman penerapan sanksi administrasi bagi Aparatur Sipil Negara, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang terjadi, tingkat kesalahan yang terjadi, serta tingkat kebutuhan kelembagaan terhadap keahlian dan kemampuan kinerja dari Aparatur Sipil Negara tersebut, jelas tidak akan memenuhi rasa keadilan bagi Aparatur Sipil Negara itu sendiri, maupun akan dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah itu secara kelembagaan.

Cara pandang kelembagaan sebagaimana dimaksudkan di atas, harus dilihat sesuai dengan kondisi kelembagaan pemerintahan secara keseluruhan, terutama pada tingkat Pemerintah Daerah, tingkat kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan kemampuan kinerja yang baik tentu menjadi kebutuhan yang tidak semuanya mampu dipenuhi pada kondisi saat ini. Oleh karenanya, ketika penjatuhan sanksi tersebut diterapkan pada Aparatur Sipil Negara yang jelas sangat dibutuhkan keahlian dan kemampuan kinerjanya, sedangkan yang bersangkutan dalam tataran praktis telah melakukan kelalain dalam tindakan pemerintahan yang berakibat terjadinya tindak pidana, maka penjatuhan sanksi administrasi dalam bentuk “Diberhentikan dengan tidak hormat” dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga pemerintahan itu sendiri.

Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian dalam rangka menilai lebih jauh terhadap keberlakuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk kemudian diberikan rekomendasi berkaitan dengan tindak lanjut upaya hukum yang dimungkinkan untuk dilakukan terhadap ketentuan tersebut.

 

  1. LEGALITAS TINDAKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM ADMINISTRASI

Pengaturan terhadap pertanggungjawaban hukum atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang dinilai melakukan pelanggaran hukum ini dapat dilihat diantaranya yaitu:

  1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Ketentuan Pasal di atas, jelas menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana atau penerapan sanksi pidana terhadap Aparatur Sipiil Negara yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 tersebut.

  1. Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memberikan pengaturan bahwa:

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

Pengaturan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) di atas, memberikan pilihan kebijakan bagi Pejabat Berwenang dalam menentukan apakah akan memberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan terhadap PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) tersebut. Pilihan kebijakan pemberhentian yang dimaksudkan disini tentu menjadi pilihan Pejabat Berwenang untuk menentukannya lebih lanjut, yang menunjukkan bahwa pertangungjawaban hukum terhadap Aparatur Sipil Negara tidak hanya dilakukan secara pidana (dalam hal ini Pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun) tapi juga dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum administrasi, yang dalam hal ini dilakukan dalam bentuk pemberhentian dengan hormat.

  1. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

  1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d di atas, juga menunjukkan bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, yang terbukti telah melakukan tindak pidana baik yang berkaitan dengan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yang dilakukan dengan berencana, selain dijatuhkan pertanggungjawaban secara pidana (dalam hal ini dihukum penjara atau kurungan) juga dijatuhkan pertanggungjawaban secara hukum administrasi yaitu diberhentikan tidak dengan hormat.

Mendasarkan pada legalitas hukum dalam penjatuhan sanksi di atas, yang disandarkan pada norma yang termuat dalam Undang-Undang, maka upaya hukum yang dilakukan adalah melalui upaya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan khusus terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

 

  • PRINSIP DASAR DALAM PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG

Istilah Pengujian terhadap Undang-Undang atau Judicial Review selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum common law juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut civil law system, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: ‘Judicial Review’ merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation of power).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pembatasan terhadap UU yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, akan tetapi pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005. Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945, yaitu ketentuan dalam Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, dikemukakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Lebih lanjut, didasarkan pada Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2003 tentang MK, diberikan pengaturan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Namun demikian apabila pengujian yang dimintakan yaitu pengujian formil terhadap Undang-Undang, maka didasarkan Pasal 51A ayat (3) maka, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tahun 2003 tentang MK diketahui bahwa  terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun demikian meskipun telah dilakukkan pengujian terhadap materi muatan dalam undang-undang yang sama tersebut dimungkinkan untuk diuji kembali dengan pengecualian jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

REKOMENDASI AKHIR

Dengan didasarkan atas uraian tersebut di atas, maka dikarenakan penerapan pertanggungjawaban pidana dan sekaligus pertanggungjawaban secara hukum administrasi dimungkinkan untuk dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (pertanggungjawaban pidana) dan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (pertanggungjawaban hukum administrasi), maka upaya hukum yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang menilai dirugikan atas penerapan Pasal 87 tersebut (yang memenuhi persyaratan legal standing Pemohon), yaitu dengan melakukan tindakan judicial review atau pengujian terhadap UU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam hal ini dilakukan dengan pengujian secara materiil terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Dasar pengujian tentu harus dilakukan dengan disandarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan prinsip-prinsip pengaturan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Identifikasi terhadap norma yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik dengan sandaran dasar uji utama atau pilihan apabila ketentuan Pasal 87 tersebut telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya (Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).

 PENUTUP

Demikianlah telaah hukum ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti analisis terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Penulis. Dr. Elektison Somi, SH.,M.Hum
Doktor Ilmu Hukum Administrasi Negara
Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here